Pendidikan Tinggi, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar perguruan tinggi negeri dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 | Download

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum wajib menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Nomor 40 Tahun 2016 | Download

Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi boleh berlega hati, pasalnya tunjangan kinerja per Januari 2016 mengalami kenaikan. Sementara Kementerian/Lembaga lain besaran tunjangan kinerja sudah disesuaikan tahun 2015, Kemenristekdikti baru terlaksana pada tahun ini.

Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajutir Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas pengabdian mereka pada bangsa dan negara, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan PP Nomor 19 Tahun 2016 | Download